“Kami apresiasi atas kerja KPU DKI soal DPT. Hampir tidak ada masalah berarti. Persiapan dan langkah-langkah kedepan, mulai pengamanan, lokasi TPS, petugas dan pengawas, penjelasannya cukup memuaskan Komisi II DPR,” kata Agun Gunanjar, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Balai Agung, Pemprov DKI, Senin (17/2/14).
Hadir Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama serta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI, Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta.
Agun merasa bangga lantaran RDP dihadiri lengkap mulai dari gubernur, wakil gubernur, kepala-kepala dinas serta seluruh walikota se-Jakarta. Menurut Agun, hasil rapat bisa langsung ditindaklanjuti karena pihak-pihak terkait mendengar langsung apa saja yang menjadi kekurangan dan harus diperbaiki.
“Jadi hasil rapat hari ini tidak perlu di tindaklanjuti pada rapat kordinasi berikutnya. Karena semua sudah tahu dan mendengar langsung apa yang harus dilakukan bagi pihak-pihak terkait,” katanya.
Dalam kesempatan itu, kepada Komisi II DPR-RI, Ketua KPU DKI Sumarno menjelaskan, seputar masalah DPT, logistik, dan persiapan-persiapan lain. Sumarno menegaskan, untuk mendapatkan data pemilih yang valid KPU DKI harus melakukan pemutakhiran atau perbaikan sebanyak 6 kali.
“Hasilnya masih ada sekitar 13.182 pemilih yang bermasalah. Dijelaskan, 12.311 pemilih di antaranya adalah penghuni lembaga pemasyarakatan.