Jakarta, kpu.go.id-
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Maneger
Nasution menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI
atas suksesnya pelaksanaan Pemililihan Umum Legislatif (Pileg) dan
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014, Jumat,
(16/1).
Selain
menyampaikan apresiasi, ia beserta rombongan yang diterima oleh Ketua
KPU, Husni Kamil Manik, Komisioner KPU RI, Arief Budiman, Ida Budhiati,
Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro, Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif
Rahman Hakim dan beberapa pejabat eselon II dilingkungan KPU RI itu
menyerahkan laporan hasil pantauan pelaksanaan pemilu tahun 2014.
“Komnas
HAM berterima kasih, kami sungguh mengapresiasi proses pileg dan
pilpres lalu. Tingkat capaiannya sungguh luar biasa, kami berterima
kasih untuk itu. Selanjutnya untuk menyempurnakan pelaksanaan pemilu,
kami sudah susun laporan dalam bentuk buku sehingga dapat dimanfaatkan
KPU untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu kedepan,” tutur Maneger.
Meskipun
banyak pihak memuji pelaksanaaan Pemilu Tahun 2014, Muhammad
Nurkhoiron, Komisioner Komnas HAM yang mendampingi Maneger menjelaskan
bahwa KPU perlu meningkatkan kinerja untuk menjaga hak konstitusional
semua warga negara Indonesia berdasarkan prinsip bebas dan adil.
“Kami ingin berdiskusi agar semua warga negara mendapat hak yang sama berdasar prinsip free and fair,
khususnya terhadap warga yang masuk dalam kelompok rentan. Kelompok ini
masih banyak yang belum memberikan hak konstitusinya. Hasil pantauan
yang kami lakukan banyak pasien di rumah sakit yang tidak dapat
memberikan hak konstitusinya pada pemilu 2014,” ujarnya.
Atas
catatan tersebut, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menyampaikan bahwa
KPU telah mengakomodasi semua masukan dari berbagai pihak, termasuk
melakukan sosialisasi kepada warga yang memiliki kebutuhan khusus. Namun
ia menyampaikan bahwa KPU menghadapi berbagai kendala selama proses
kegiatan tersebut.
“Kami
(KPU) sedapat mungkin mengakomodasi semua masukan dari multi pihak,
termasuk mengadvokasi secara khusus terhadap pemilih rentan ini. Memang
tidak bisa menyeluruh, namun kami sudah mengupayakan secara optimal.
Utamanya kami terkendala dengan masalah anggaran,” tutur dia.
Kendala
lain yang dihadapi penyelenggara pemilu menurut Hadar Nafis Gumay
adalah sulitnya mendata kelompok masyarakat tersebut, “kesulitan bermula
dari proses pendataan, tidak ada yang punya data persis, bahkan
kelompok mereka sendiripun mengalami kesulitan mendata,” tambah Hadar.
Walaupun
banyak kendala yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu, Hadar
menyampaikan bahwa KPU akan terus berinisiatif untuk melakukan pendataan
dan pendekatan secara lebih baik, khususnya masyarakat kelompok rentan
tersebut.
“Ini
akan kami (KPU) upayakan betul supaya pendataan menjadi lebih lengkap,
kami akan melakukan pendekatan lain. Dalam pemilu 2014 kami menggunakan
daftar pemilih tambahan supaya dapat menjangkau pemilih tersebut,
walaupun opsi itu tidak diatur secara khusus dalam undang-undang,”
lanjut dia.
Banyak
hal yang perlu dilakukan dalam penyempurnaan sistem pemilu, atas
kebutuhan itu, Komisioner KPU RI, Arief Budiman mengajak seluruh lapisan
masyarakat untuk memberikan sumbangsihnya.
“Dalam
penerapan sistem pemilu, kita memang perlu penyempurnaan, saya harap
Komnas HAM dan pihak lain dapat memberi saran pemikiran dan jalan keluar
atas kendala yang selama ini kita hadapi,” Arief menambahkan. (ris/FOTO KPU/dosen/Hupmas)